Sampai saat ini Habib Rizieq Shihab masih berada di Arab Saudi, banyak pihak yang menanyakan alasan dibalik lamanya Habib Rizieq berada di Arab Saudi, banyak spekulasi yang muncul dari disebutkan berkaitan dengan kasus yang menimpa Habib Rizieq di indonesia sampai tudingan keterlibatan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan tertahannya Habib Rizieq di Arab Saudi.
Dilansir dari tribunnews.com (23/09/2018) Pemerintahan Jokowi semakin disudutkan dengan tindakan Bakal calon presiden Prabowo Subianto telah menandatangani 17 poin pakta integritas saat menghadiri Ijtima Ulama 2 di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (16/9/2018).
Poin ke-16 dalam pakta tersebut menyebutkan, jika kelak Prabowo terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden 2019, maka Prabowo sebagai Presiden harus menjamin proses rehabilitasi, kepulangan, dan memulihkan hak-hak Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.
Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin meyakini pemerintah tidak melakukan cegah tangkal terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Dilansir dari rmol.co (23/09/2018) Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Farhat Abbas mengatakan, pemerintahan tidak mungkin menghalangi kepulangan Rizieq ke tanah air dari Arab. Menurutnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, menyambut baik jika Rizieq ingin kembali ke Indonesia.
"Kalau ada pernyataan dia ingin kembali ke Indonesia mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, kita akan jemput, kalau perlu kita siapkan pesawat khusus untuk mengangkut beliau ke Indonesia," ujar Farhat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).
Farhat juga membantah adanya pernyataan bahwa ada kekuatan besar yang menghalangi Rizieq kembali ke Indonesia. Farhat menilai pemerintah akan membuka pintu jika Rizieq kembali, apalagi jika Rizieq mau menyelesaikan masalah hukumnya secara baik.
"Kepentingan pemerintah Indonesia, khususnya Polri yang menginginkan Habib Rizieq kembali. Habib Haikal (Anggota Dewan pembina GNPF-U) mengatakan ada kekuatan besar yang menghalangi Habib Rizieq pulang, menurut saya itu tidak mungkin," jelas Farhat
Baca Sumber
Dilansir dari tribunnews.com (23/09/2018) Pemerintahan Jokowi semakin disudutkan dengan tindakan Bakal calon presiden Prabowo Subianto telah menandatangani 17 poin pakta integritas saat menghadiri Ijtima Ulama 2 di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (16/9/2018).
Poin ke-16 dalam pakta tersebut menyebutkan, jika kelak Prabowo terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden 2019, maka Prabowo sebagai Presiden harus menjamin proses rehabilitasi, kepulangan, dan memulihkan hak-hak Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.
Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin meyakini pemerintah tidak melakukan cegah tangkal terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Dilansir dari rmol.co (23/09/2018) Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Farhat Abbas mengatakan, pemerintahan tidak mungkin menghalangi kepulangan Rizieq ke tanah air dari Arab. Menurutnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, menyambut baik jika Rizieq ingin kembali ke Indonesia.
"Kalau ada pernyataan dia ingin kembali ke Indonesia mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, kita akan jemput, kalau perlu kita siapkan pesawat khusus untuk mengangkut beliau ke Indonesia," ujar Farhat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).
Farhat juga membantah adanya pernyataan bahwa ada kekuatan besar yang menghalangi Rizieq kembali ke Indonesia. Farhat menilai pemerintah akan membuka pintu jika Rizieq kembali, apalagi jika Rizieq mau menyelesaikan masalah hukumnya secara baik.
"Kepentingan pemerintah Indonesia, khususnya Polri yang menginginkan Habib Rizieq kembali. Habib Haikal (Anggota Dewan pembina GNPF-U) mengatakan ada kekuatan besar yang menghalangi Habib Rizieq pulang, menurut saya itu tidak mungkin," jelas Farhat
Baca Sumber
