Kondisi ekonomi di negeri ini tidak lumayan memprihatinkan. Setidaknya itu dilihat dari nilai tukar rupiah yang terus terinjak. Bahkan, krus rupiah dalam satu minggu ini pernah mencapai 14.999/ 1USD. Hingga tulisan ini tersiar, krus itu mulai turun menjadi 14.880.
Tentu kondisi ekonomi ini turut ‘mengguncang’ kondisi politik kita. Anjloknya rupiah menjadi sasaran empuk para politisi oposisi untuk ‘membombardir’ petahana Jokowi. Maklum, bahwa Jokowi didampingi KH. Ma’ruf Amin kembali maju dalam pemilihan presiden 2019 melawan Prabowo Subianto yang didampingi Sandiaga Uno.
Adalah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, Partai besutan Prabowo yang kemudian melontarkan kritik keras terhadap kondisi ini. Pemerintah dalam hal ini ditegaskan gagal.
"Jika rupiah terus melemah, bisa saja ada bank yang rontok, swasta tak mampu bayar utang, default, PHK dan banyak dampak ikutan lain. Pemerintah tak kelihatan berbuat apapun, tak ada intervensi kebijakan yang jitu," ujar Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI (news.detik.com 06/09/18).
Tidak mau ketinggalan, Habiburokhman, Ketua DPP Gerindra, juga menekankan bahwa kegagalan ini tidak berpengaruh terhadap ada dan tidak adanya pemilu. Artinya, mau pemilu atau tidak, tingkat kepercayaan masyarakat sudah tentu dipertanyakan. Akibatnya, suara untuk Jokowi bisa terpengaruh. Adapun PKS, ‘sahabat setia’ Gerindra menilai bahwa kenaikan dolar ini diakibatkan produksi indonesia yang lemah.
Tentu saja Jokowi tidak tinggal diam. Tugas yang biasa dijawab oleh menterinya, Sri Mulyani, kini harus dijelaskan sendiri oleh Jokowi. Pertama, faktor eksternal berupa naiknya suku bunga di AS, perang dagang AS-China, krisis di Turki dan Argentina. Kedua, melihat ini, pemerintah tidak henti berkoordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah berupaya mengurangi defisit transaksi berjalan dengan terus melakukan ekspor dan mengurangi impor. Ketiga, Jokowi menegaskan bahwa dalam satu tahun ke depan benar-benar ada perubahan terkait defisit transaksi berjalan ini. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan ini adalah mewajibkan penggunaan solar bercampur minyak kelapa sawit 20%. Dengan demikian, impor minyak akan berkurang. Selain juga telah dilakukan peningkatan kandungan dalam negeri. Dengan begitu, ada penghematan sebesar 2-3 miliar USD.
Hmm... bagaimana-bagaimana, apa yang kiranya bakal terjadi bila Jokowi sendiri ‘turun gunung’ untuk menjawab persoalan dolar ini. Masihkah oposisi terus bersuara dan tidak bungkam? Pembaca ada pandangan lain?
Baca Sumber
